Satpol PP Akhirnya Eksekusi Lokalisasi Calam

10857809_1029872357032184_4000064699484131118_n

Pemalang (Reportase) – Setelah beberapa kali ditunda akhirnya Satpol PP kabupaten Pemalang benar-benar melaksanakan eksekusi pembongkaran bangunan yang tidak ber IMB di lokalisasi Calam, sebelah timur Terminal Pemalang (Rabu, 10/12). Dengan mengerahkan sekitar 150 personil gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri serta trantib unsur kecamatan.

Pembongkaran dilaksanakan sekitar pukul 10.30 wib setelah sebelumnya Kasatpol PP Drs. Sukisman, MA membacakan surat eksekusi pembongkaran agar diketahui oleh warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut Kisman menerangkan bahwa dasar pelaksanaan pembongkaran warung dan rumah di wilayah tersebut adalah Perda No: 6 tahun 2006 tentang ijin bangunan, Perda no: 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan hibura, serta Perda no: 2 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan . Pemda Pemalang dalam hal ini satpol PP sudah member peringatan secara tertulis kepada penghuni Calam untuk segera membongkar bangunan yang tidak berijin tersebut.

Adapun pemberitahuan tersebut dengan Surat Peringatan I dengan nomer 300/418/Pol PP yaitu dari tanggal 17 Nopember sampai dengan 23 Nopember 2014, kemudian SP II dengan nomer 300/426/Pol PP dari tanggal 24 sampai dengan 26 Nopember 2014 dan yang trakhir SP III dengan nomer 300/432/Pol PP dari tanggal 27 sampai dengan 29 2014.

“Dari Hasil evaluasi setelah SP III tersebut, ternyata masih ada bangunan-bangunan liar yang belum dibongkar, maka atas nama Pemda kabupaten Pemalang Satpol PP melaksanakan pembongkaran warung dan rumah huni liar yang berdiri di atas tanah lahan aset Pemda kabupaten Pemalang,” kata Kisman.

Proses Eksekusi sendiri berjalan cukup aman dan lancar, karena sudah banyak warga dengan kesadaran sendiri membongkar bangunannya. Ada beberapa warga yang berusaha mempertahankan bangunannya agar tidak dibongkar, akan tetapi akhirnya pasrah karena petugas eksekusi lebih banyak.

Diperoleh informasi bahwa di lokasi tanah aset Pemda Pemalang tersebut berdiri sekitar 59 unit rumah dan warung, 32 diantaranya tanah hak milik. Bangunan liar yang ada dibongkar dengan menggunakan 2 unit bego, sedangkan yang bersertifikat Hak Milik diberi waktu untuk mengurus ijin IMB dengan syarat bahwa nantinya bangunan tersebut tidak boleh untuk tempat prostitusi dan menjual miuman keras. (hp)

Pos ini dipublikasikan di daerah, Hukum, Pemalang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s