Pemerintah Daerah Desak Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan

DSC_0565

Pemalang (Reportase) –  Permasalahan yang timbul akibat amblesnya jembatan Comal kabupaten Pemalang Jawa Tengah beberapa waktu lalu sangat beraneka ragam dan perlu penanganan yang sangat serius pemerintah. Dalam rangka untuk menambil tindakan yang dianggap perlu, instansi-intansi terkait mengadakan rapat koordinasi terkait hal tersebut di atas.

Bertempat di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, pemerintah daerah kabupaten Pemalang mengadakan rapat koordinasi lintas instansi terkait permasalahan jembatan Comal (Senin, 11/8). Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 wib tersebut di hadiri oleh Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah Urip Sihabudin,SH.MH, Kabag Binops Dit Lantas Polda Jateng AKBP Drs. Agung Prabowo, Kasi Balai Pelaksana Teknis Binamarga Wilayah Pekalongan Rubianto,ST,Msi, para Kasat Lantas Eks Karesidenana Pekalongan, Kasat Lantas Polres Banyumas dan Perwakilan Dishubkominfo Eks Karesidenan Pekalongan.

 Rapat yang di pimpin oleh Kepala Dishubkominfo Jateng ini membahas permasalahan yang terjadi akibat amblesnya jembatan comal. Masalah tersebut diantaranya pendistribusian barang yang terhambat karena kendaraan pengangkut barang yang melebihi batas tonase diatas 10 ton di larang melewati jembatan comal, melainkan dialihkan melalui jalur selatan yaitu melewati wilayah Tegal ke Purwokerto, yang memakan waktu yang cukup lama.

Adapun jalur alternatif yang selama ini di gunakan sebagian besar mengalami kerusakan karena dilewati kendaraan-kendaraan besar. Diperoleh informasi bahwa jalur selatan yang menghubungkan Tegal dan Purwokerto terjadi penumpukan kendaraan karena medan yang di lewati sangat sulit.

 Dalam rapat tersebut di sepakati untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain pengalihan pengangkutam barang yang selama ini menggunakan kendaraan berat ke moda lain. Selain itu agar dilaksanakan rapat koordinasi secara nasional melibatkan provinsi tetangga agar himbauan pengalihan jalur bisa dilakukan sejak di asal bangkitan, atau dari mana kendaraan tersebut pertama kali mengangkut barang dan agar  ada kebijakan pemerintah pusat untuk pembatasan jam operasional angkutan berat di pantura.

Sementara itu, kendaraan berat  yang mau melewati jembatan Comal dari arah timur harus melewati alat timbang untuk diperiksa berat kendaraannya. Menurut informasi yang dihimpun Rakyat Jateng, bahwa Gubernur  Jawa Tengah memberi instruksi langsung agar kendaraan berat yang mau melewati Jembatan Comal harus di cek berat kemdaraannya.

“Kita mendapat instruksi untuk melaksanakan penimbangan mulai tadi pagi (Senin, 11/8) dini hari pukul 00.00 wib. Alat yang kami bawa berupa jembatan timbang digital portabel yang disambungkan dengan komputer dengan sistem wareless,” terang adi.

Dijelaskan juga bahwa dishub propinsi Jateng dintruksikan untuk memback up tugas polri dalam hal pengecekan berat kendaraan. Adapun petugas teknisi yang menjalankan jembatan timbang portbel tersebut dari Dishub UPP Tegal.

Adi juga berharap bahwa dengan adanya penimbangan ini bisa mengetahui secara maksimal berat kendaraan yang akan melewati jembatan Comal, sehingga tugas polri dalam menyeleksi kendaraan juga akan menjadi maksimal. (Hp)

Pos ini dipublikasikan di daerah, Pemalang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s