Bupati Pemalang Buka Loka Karya Tingkat Nasional

(foto : Fajar Indonesia)

(foto : Fajar Indonesia)

Pemalang (Reportase) – PNPM mandiri perdesaan maupun perkotaan di kabupaten Pemalang sudah menjadi pendamping/supporting  pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di tiap-tiap desa. Ini yang jarang bahkan belum ada yang melaksanakan di kabupaten manapun khususnya di propinsi Jawa Tengah. Hal ini terungkap dalam Loka Karya Keberlanjutan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan di desa Kelangdepok kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang (Kamis, 6 Maret 2014).

Acara yang dibuka oleh bupati Pemalang H. Junaedi SH,MM ini dihadiri oleh peserta dari perwakilan fasilitator baik propinsi maupun kabupaten  dari 7 propinsi antara lain Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, beberapa kementrian negara yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.

Acara yang juga menghadirkan Abdul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Mukoam,Gatot andriansyah, Sentot Satria, Aunur rofik sebagai nara sumber ini akan mendiskusikan keterkaitan UUD Desa yangakan diimplementasikan kedalam program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di desa.

Dalam sambutannya, Aunur Rofik yang selaku Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan bahwa keberlanjutan pendampingan dalampemberdayaan masyarakat ini tidak hanya mengandalkan pendampingan dari pusat saja, akan tetapi bisa menggali dari potensi-potensi daerah itu sendiri. Rofik juga menyampikan bahwa di kabupaten Pemalang adalah menjadi yang terbanyak pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat dari kalangan PNS.

“Itu artinya kepedulian terhadap pemberdayaan ini sudah dimengerti oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang menjadi PNS”, katanya.

Ditambahkan juga bahwa baru di kabupaten Pemalang PNPM Mandiri yang secara utuh diterapkan di masyarakat, yang berarti PNPM mempunyai peran sebagai penguatan kelembagaan yang ada.

Dalam lokakarya ini tema yang akan didiskusikan adalah penerapan Peraturan Pemerintah yang nantinya bisa mengakomodir pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Harapannya adalah bahwa masukan-masukan yang didiskusikan pada acara ini benar-benar akan diperjuangkan di tingkat pusat sebagai acuan dalam pembuatan pertauran pemerintah tentang UU Desa.

Sementara itu dalam wawancaranya dengan Fajar Indonesa, Adul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR RI mengatakan bahwa keberlanjutan pemberdayaan masyarakat memang harus ditingkatkan guna pengentasan kemiskinan di desa. Hakam Naja yang kehadirannya sebagai nara sumber juga menambahkan, apabila UU Desa benar-benar di berlakukan, bukan tidak mungkin desa yang akan menerima dana sekitar 1 milyar, akan menjadi desa yang produktif. Ini dikarenakan desa akan lebih mengutamakan pembangunan di sektor yang lebih spesifik sesuai kondisi geografis dan keunggulan-keunggulan yang berada di desa tersbut.

“Bukan tidak mungkin, nantinya desa akan banyak mempunyai lapangan kerja untuk masyarakatnya sendiri, sehingga putra desa yang berpotensi tidak akan meninggalkan desanya, tapi akan kembali untuk membangun dan berkarya di desanya,” jelas Hakam.  (Hp)

 

Pos ini dipublikasikan di daerah, Pemalang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s